Sidang Resmi Kedua BPUPKI

Sidang Resmi Kedua BPUPKI
Sidang Resmi Kedua BPUPKI

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli17 Juli 1945

 Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan Sejarah BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah:

  1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Soekarno)
  2. Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso)
  3. Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Mohammad Hatta).

Pada tanggal 10 Juli 45 ini merumuskan wilayah  negara Indonesia apabila sudah merdeka nanti, dan terdapat tiga usulan mengenai wilayah negara yaitu :

  1. Bekas jajahan Hindia Belanda (Sabang – Merauke).
  2. Bekas jajahan Hindia Belanda + Kalimantan Utara + Irian Timur + Timur Portugis.
  3. Bekas jajahan Hindia Belanda + Semenanjung Melayu + Irian.

Dari ketiga usulan itu, diambil usulkan yang pertama, yakni wilayah bekas jajahan Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke. Karena kondisi Indonesia saat itu yang sedang dijajah Jepang, apalagi dengan adanya pihak Sekutu yang mulai datang ke Indonesia, sehingga Indonesia tidak memungkinkan untuk menguasai daerah lain selain wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Pada tanggal 11 Juli 1945, diadakan sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno, yang membahas dan membentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :

  1. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
  2. KRMT Wongsonegoro (anggota)
  3. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Alexander Andries Maramis (anggota)
  5. Raden Panji Singgih (anggota)
  6. Haji Agus Salim (anggota)
  7. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Kemudian muncul perdebatan lagi di kalangan anggota BPUPKI mengenai bentuk negara Indonesia kelak apabila Indonesia merdeka. Terdapat tiga bentuk negara yang diusulkan, yaitu :

  1. Kerajaan
  2. Kesultanan
  3. Republik

Dari ketiga usulan itu, anggota BPUPKI mengambil kesepakatan bahwa bentuk negara Indonesia kelak setelah merdeka adalah Negara Republik.

Pada tanggal 13 Juli 1945, dalam sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut. Hasil kerjanya panitia tersebut kemudian disempurnakan lagi kaidah kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo.

Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :

  1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
  3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”, yang isinya meliputi :
  • Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya,
  • Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan,
  • Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik,
  • Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih,
  • Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama “Piagam Jakarta”, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat “Piagam Jakarta”. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Dan pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD secara keseluruhan dan hasilnya diterima dalam sidang pleno BPUPKI.

 

Baca Juga :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar